GUBERNUR menuding bupati dan wali Kota tidak tegas menjalankan perda, sehingga Bali bopeng. Siapa sih yang sebenarnya tidak tegas, bukankah kedudukan yang lebih tinggi itu gubernur? Bukankah pernyataan ini justru sebuah pengakuan ketidakberhasilan memimpin Bali. Kalau ada bawahan gubernur yang lemah dan tidak tegas kenapa tidak ditindak? Ini berarti budaya ewuh pakewuh masih kental melekat. Bali bopeng adalah akibat otonomi daerah yang kebablasan, sehingga memunculkan raja-raja baru di daerah dan membuat Gubernur tidak ”dianggap” atau dicuekin. Demikian pendapat masyarakat yang terungkap dalam acara Warung Global dengan topik ”Gubernur Tuding Bupati tak Tegas”, yang disiarkan Radio Global FM Bali, Sabtu (21/07). Berikut rangkumannya

==========================

Agung Adnyana di Sanur menilai Bali bopeng bukan karena bupati dan wali kotanya yang tidak tegas tetapi dari pusat, propinsi sampai daerah kabupaten semua itu ada korelasinya. Dalam hal ini jangan hanya menyalahkan tingkat II saja. Mengingat, semua sangat berkaitan. Seperti kasus loloan jangan hanya bupati disalahkan tetapi juga pusat dan propinsi. Kita harus berpikir untuk tidak saling menyalahkan dan melemparkan tanggung jawab. Perda selama ini tumpang tindih akhirnya saru gremeng.

Walek di Tabanan merasa bingung, siapa sih yang sebenarnya tidak tegas, bukankah kedudukan yang lebih tinggi itu gubernur. Kalau ada bawahan gubernur yang lemah dan tidak tegas kenapa tidak ditindak? Gubernur bukankah selama ini sudah tahu, tetapi diam saja. Ini berarti budaya ewuh pakewuh masih kental melekat. Pemimpin harus kreatif, dan untuk yang akan datang harus cari pemimpin kreatif tidak diam-diam saja, karena kalau diam bukan pemimpin namanya. Bupati juga harus punya andil untuk memberi tahu kepada gubernur apabila ada kerusakan di daerahnya. Dan, gubernur tetap harus bertanggung jawab pada kerusakan lingkungan.

Agung Purnawijaya di Gianyar menyatakan, dalam hal ini kita jangan selalu menyalahkan Gubernur, melainkan marilah kita berpikir pola-pola pemerintahan sekarang ini terutama di era reformasi. Dulu kepada camat saja sudah takut sekarang ini sama gubernur sudah tidak takut lagi. Dulu bupati biar sedang tidur tengah malam disuruh datang, pasti segera datang. Namun sekarang tidak mungkin mau, ini karana undang-undang otonomi yang mengambang tidak karuan. Masing-masing daerah sudah memperlihatkan diri sebagai raja-raja kecil di daerahnya. Contoh saja kasus geothermal sampai sekarang tidak jelas. Gubernur tidak bisa ngomong apa-apa. Ini otonomi yang disalahartikan dan ini pelajaran bagus untuk calon gubernur mendatang.

Adnyana di Pedungan mengatakan saling menyalahkan itu tidak baik. Ini akibat memikirkan PAD yang tinggi sehingga Bali bopeng. Boleh saja memikirkan PAD tetapi harus ingat. ”Kita semestinya pelajari masalahnya. Siapa pun gubernur yang akan datang tidak bisa menangani lingkungannya kalau sikap mentalnya tidak berubah,” ujarnya.

Belum Mengakomodasi

Sementara itu, Agung Putra Denpasar mengatakan perda sebenarnya tidak dilanggar, tetapi perda belum bisa mengakomodasi perkiraan akan ada kerusakan lingkungan, sehingga perda pun tidak bisa menjangkau ke arah itu. Contohnya siapa yang bisa menebak saat itu, kalau akibat galian C bisa membuat Bali bopeng. Pemimpin Bali di masa mendatang harus mempunyai kemuliaan hidup, bukan kemuliaan materi dan pasti pemimpin seperti ini akan dikenal sejarah. Gubernur juga harus berani melawan instruksi pusat yang merusak lingkungan.

Ketut Nasir di Denpasar mengatakan susah mengembalikan Bali seperti tahun 70-an. Prinsip otonomi harus ada tapi otonomi tingkat propinsi. Hilangkan otonomi tingkat kabupaten. Karena inilah sumber kekisruhan yang membuat gubernur tidak ”dianggap”. Bali bopeng semua lempar tanggung jawab untuk itu. Untuk itu, prinsip pemimpin yang akan datang harus mempunyai kesadaran yang tinggi pada lingkungan dan agama.

Sudira di Batuan menuding bupati dan wali kota tidak tegas. Dan, apakah gubernur sendiri sudah tegas? Contohnya Perda 134 tahun 74 tentang stil Bali tidak efektif, lihat saja banyak bangunan yang tidak berstil Bali. Perda-perda dibuat tentu ada sanksinya bagi yang melanggar, tetapi kenapa tidak dilaksanakan.

Gede Biasa di Denpasar mengatakan logikanya seorang pemimpin harus punya pengetahuan leadership untuk mengkoordinasi bawahannya. Kalau pernyataan ini dikeluarkan oleh seorang gubernur, hal itu justru memperlihatkan kegagalan memimpin dari gubernur bersangkutan. Untuk me-recovery Bali perlu waktu yang lama dan diperlukan pemimpin yang didukung seluruh lapisan masyarakat. Dan, semua pihak harus punya komitmen untuk itu.

Goatama di Tampaksiring berpendapat, bupati tidak tegas karena gubernur juga tidak tegas, maka jelas bawahannya tidak tegas pula. Janganlah selalu mencari alasan pembenar di saat masa tugas akan habis. Kunci kebijakan ada pada gubernur dan bupati, terutama bersikap pada investor yang melanggar lingkungan. Gubernur dan bupati harus berani membatalkan investasi yang jelas-jelas bisa merusak lingkungan.

Sutama di Denpasar menyatakan jangan hanya lingkungan yang perlu dibenahi, tetapi juga para pemungut pajak yang menilep uang untuk kepentingan pribadi.

* bram,balipost.com

==========================

Yups, saling menyalahkan selalu saja menjadi santapan pejabat. Lingkungan menjadi rusak salah siapa ??? Salah semua orang, termasuk saya juga. Tapi disini hendaknya jangan terus2an saling menyalahkan, tapi mencari solusi dari masalah tersebut. Solusi pun jangan hanya sekedar wacana seperti yang selalu terjadi di negeri kita tercinta ini. Wujudkan dengan upaya2 kongkret. Siapa yang rugi dengan semua ini ??? Kita juga yang rugi. Dan terlebih generasi di masa mendatang. Jangan sampai mereka melihat keindahan alam dan lingkungan bali dari lukisan2 ataupun foto jadul. Kurangi sikap arogan dan sok berkuasa, mari kita bangun Bali “Ajegang Bali-ne”